DPP Partai Demokrat Instruksikan Musda Serentak Digelar di Satu Lokasi

SURABAYA, BGNSAONLINE.com - Pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur kembali molor. Semula diperkirakan bulan April kini berubah digelar bulan Mei. Belakangan DPP Partai Demokrat menginstruksikan pelaksanaan musda digelar secara serentak dengan musyawarah cabang (Muscab) se-Jatim dalam satu lokasi.

Turunnya surat pemberitahuan dari DPP dengan nomer 22Q/BPOKK/DPP-PD/IV/2016 terkait pelaksanaan musda dan muscab serentak se-provinsi Jatim, surat yang ditandatangani ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo itu menginstruksikan pelaksanaan musda dan muscab se-Jatim harus bersamaan dalam lokasi dan waktu yang sama.

Baca Juga: Pemilih PDIP dan Demokrat di Jombang Terbelah, Dukung Warsubi-Salman pada Pilkada 2024

Hartoyo, ketua bidang organisasi kaderisasi dan keanggotaan (OKK) DPD Partai Demokrat Jatim menyampaikan, instruksi DPP untuk pelaksanaan musda bersamaan dengan muscab di Jatim baru pertama kali akan digelar, sehingga DPD belum paham seperti apa pelaksanaan dan teknisnya nanti.

Imbasnya agenda musda yang diperkirakan April harus kembali tertunda, dan hingga saat ini belum jelas kapan akan digelar. Kemungkinan digelar Mei, itupun jika DPD dan seluruh DPC se-Jatim siap.

"Sebenarnya ada sejumlah tanda tanya jika pelaksanaan musda dilakukan secara bersamaan dengan muscab se jatim, diantaranya terkait legalitas pengurus, karena dalam pelaksanaan muscab itu harus dipimpin unsur DPD, sedangkan struktur DPD masih dalam proses penetapan, apalagi turunnya surat tersebut tidak disertai juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk teknisnya)," ungkap Plt Ketua DPC Partai Demokrat kota Surabaya itu, Selasa (19/4).

Baca Juga: Di Rakerda Partai Demokrat Jatim, Khofifah Minta Setiap TPS Wajib Ada Saksi untuk Amankan Suara

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini menuturkan, instruksi DPP untuk pelaksanaan musda digelar bersamaan dengan muscab seluruh Jatim ini sebenarnya juga untuk mewujudkan keinginan DPP terkait penetapan ketua DPD maupun DPC se-Jatim dilakukan secara musyawarah mufakat atau aklamasi.

“Kami akan utamakan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat,” tandas politisi berlatar advokat ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News